Mahasiswa UNPAK Jebol Gerbang DPRD Kota Bogor

Mahasiswa Universitas Pakuan Gelar Demo di Depan Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (28/08/2025). Foto: Revani Meiliana/REVANEWS.

Ditulis oleh: Revani Meiliana

Bogor, Reva News – Puluhan mahasiswa Universitas Pakuan (UNPAK) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (28/8/2025). Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah aparat kepolisian menolak permintaan massa untuk masuk secara penuh ke dalam gedung guna berdialog dengan wakil rakyat.

Kericuhan pecah ketika mahasiswa mulai membakar ban dan mendobrak pintu gerbang DPRD Kota Bogor. Polisi yang berjaga memperketat pengamanan dan melarang seluruh peserta aksi masuk, meski sebelumnya telah menawarkan 10 perwakilan mahasiswa untuk berdialog di dalam. Tawaran itu ditolak mahasiswa karena mereka menuntut seluruh massa bisa ikut serta.

Aksi Mahasiswa Bakar Ban di Depan Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (28/08/2025). Foto: Revani Meiliana/REVANEWS.

Salah satu isu utama yang disuarakan mahasiswa adalah penolakan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR. Selain itu, massa juga membawa tuntutan lain seperti evaluasi RUU KUHAP yang dinilai diskriminatif, revisi pasal bermasalah di RUU Penyiaran, isu pendidikan gratis, serta kebijakan terkait wilayah regional di Rumpin.

“Yang paling utama itu soal kenaikan tunjangan DPR RI yang fantastis. Selain itu ada isu RUU KUHAP yang diskriminatif, pasal bermasalah di RUU Penyiaran, sampai pendidikan gratis. Ini semua kami suarakan agar wakil rakyat tidak menutup mata,” kata Dezzan Aditya Pratama, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis UNPAK sekaligus koordinator aksi. 

Dezzan menegaskan aksi ini merupakan tindak lanjut dari janji DPR yang tak kunjung ditepati. “Dulu dijanjikan 50 persen APBD untuk pendidikan, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Kami datang lagi untuk menagih. Ukuran keberhasilan demo sederhana, cukup tandatangan hitam di atas putih. Kalau tidak ditindaklanjuti, kami siap ajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya. 

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, Kamis (28/08/2025). Foto: Revani Meiliana/REVANEWS.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, menilai aksi mahasiswa menjadi anarkis setelah terjadi perusakan pagar dan pembakaran ban. 

“Kalau ada pagar yang dirusak, kami sangat menyayangkan. Demo itu hak warga negara, tapi jangan sampai menimbulkan perusakan. Kalau itu luapan emosi, kami harap tidak terulang lagi. Intinya, DPRD tidak menutup diri, aspirasi mahasiswa tetap kami teruskan ke pimpinan untuk disampaikan ke DPR RI,” ungkapnya.

Aksi Mahasiswa Robohkan Pagar DPRD Kota Bogor, Kamis (28/08/2025). Foto: Revani Meiliana/REVANEWS.

Aksi ini mendapat reaksi beragam dari masyarakat sekitar. Arie, warga Kebon Pedes, Tanah Sareal, menilai penyampaian aspirasi penting, namun cara yang anarkis justru merugikan orang lain.

“Kalau demo untuk aspirasi bagus, saya dukung. Tapi jangan sampai menutup jalan. Tadi ada ibu-ibu mau melahirkan sampai sulit lewat, itu kan kasihan. Mahasiswa harusnya memberi contoh dengan cara yang baik,” ucapnya.

Arie juga menilai tuntutan soal kenaikan gaji DPR perlu dikaji ulang. “Kebutuhan masyarakat kecil jauh lebih penting daripada kenaikan gaji DPR. Masih banyak orang susah cari makan. Kalau kondisi negara masih seperti sekarang, ya ditunda dulu lah. Kalau nanti Indonesia sudah makmur, baru bisa dipikirkan lagi,” tambahnya.

Hingga sore hari, situasi di depan DPRD Kota Bogor masih dijaga ketat aparat kepolisian untuk mengantisipasi bentrokan lanjutan. Meski sempat memanas, pihak DPRD Kota Bogor memastikan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa akan tetap diteruskan ke tingkat lebih tinggi sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat. RM