Netralitas media tidak selalu terjamin, terutama ketika pemberitaan menyangkut kepentingan pemiliknya. Hal ini terlihat jelas dalam kasus sengketa antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan Hary Tanoesoedibjo, pemilik PT MNC Asia Holding Tbk/BHIT sekaligus Sindo News. Ini menjadi studi kasus ideal untuk melihat potensi konflik kepentingan media. Dari perbandingan pemberitaan Sindo News dan Kompas.com, saya melihat adanya indikasi kuat pelanggaran kode etik jurnalistik, khususnya terkait prinsip independensi dan keberimbangan.
Perbandingan Pemberitaan Sindo News dan Kompas.com
Di satu sisi, berita media Sindo News dengan judul "Fitnah Terhadap Hary Tanoesoedibjo Disebar di Medsos, Hotman: Tuduhan Penggelapan Itu Pencemaran Nama Baik!", fokusnya jelas pada pembelaan Hary Tanoesoedibjo. Kuasa hukumnya, Hotman Paris, mengecam keras tuduhan penggelapan sebagai 'fitnah besar' dan 'pencemaran nama baik'. Menurut saya, Sindo News hanya menyajikan narasi sepihak yang membela penuh Hary Tanoesoedibjo, mengarahkan pembaca pada kesan bahwa ia korban tuduhan tanpa dasar.
Di sisi lain, berita media Kompas.com dengan judul "Duduk Perkara Kasus Gugatan Ganti Rugi Rp 119 Triliun CMNP ke Hary Tanoe" menyajikan gugatan CMNP yang lebih komprehensif dan berimbang. Dilaporkan klaim kerugian Rp 103 triliun materiil dan Rp 16 triliun imateriil, dengan empat pihak tergugat: Hary Tanoe, BHIT, Tito Sulistio, dan Teddy Kharsadi. Menurut saya, Kompas.com menyajikan gambaran yang jauh lebih berimbang, memberikan konteks lengkap dari kedua belah pihak
Terlihat media Sindo News tampak sepihak, fokus membela Hary Tanoesoedibjo tanpa mengungkap detail gugatan CMNP, apalagi laporan pidana pemalsuan dan TPPU. Ini menjadi indikasi kuat bias akibat konflik kepentingan kepemilikan media. Sebaliknya Kompas.com menyajikan kedua sisi secara berimbang, termasuk informasi ‘memberatkan’ seperti nilai gugatan triliunan rupiah dan laporan pidana terhadap Hary Tanoesoedibjo.
Pasal Kode Etik Jurnalistik manakah yang dilanggar?
Pola pemberitaan Sindo News dalam
kasus ini diduga melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ):
- Pasal 1 KEJ: "Wartawan Indonesia
bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak
beritikad buruk." Menurut saya, Sindo News tampak tidak
independen karena pemberitaannya memihak pemilik media, Hary
Tanoesoedibjo, serta mengabaikan informasi penting dari pihak penggugat
(CMNP). Bertentangan dengan prinsip independensi (tanpa campur tangan
pemilik) dan keberimbangan (memberi ruang setara pada semua pihak).
- Pasal 3 KEJ: "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah." Menurut saya, Sindo News gagal memberi ruang proporsional bagi CMNP, serta menonjolkan narasi “fitnah besar” dan “pencemaran nama baik” tanpa konteks lengkap. Hal ini menunjukkan pencampuran fakta dengan opini dan bias pemberitaan.
Lalu solusinya seperti apa?
Menurut saya, solusi untuk mengatasi konflik kepemilikan media perlu dimulai dari transparansi kepemilikan, agar publik bisa menilai potensi bias. Lalu, independensi redaksi harus diperkuat dengan aturan internal yang melindungi redaksi dari intervensi pemilik. Selain itu, literasi media masyarakat juga penting, supaya pembaca lebih kritis membaca berita. Tidak kalah penting, penegakan kode etik oleh organisasi profesi harus tegas, sehingga pelanggaran prinsip keberimbangan bisa diberi sanksi. Terakhir, pendanaan media akan membantu mengurangi tekanan dari satu kepentingan saja. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap media bisa lebih terjaga.
Kesimpulan
Studi kasus perbandingan
pemberitaan Sindo News dan Kompas.com secara gamblang menyingkap kerapuhan
objektivitas media ketika kepentingan pemilik ikut campur. Ini bukan sekadar
insiden, melainkan tantangan besar dalam menjaga integritas jurnalistik di tengah
kompleksitas kepemilikan media. Adanya bias di Sindo News, yang mengaburkan
fakta dan menonjolkan satu sisi demi membela pemiliknya, menjadi pengingat
penting bahwa tidak semua berita dapat diasumsikan netral.
Oleh karena itu, dengan
menerapkan solusi-solusi yang telah saya uraikan, mulai dari transparansi
kepemilikan hingga penguatan independensi redaksi, kredibilitas dan kepercayaan
publik terhadap media bisa tetap terjaga. Pada akhirnya, saya percaya tanggung
jawab terbesar ada pada kita semua, baik sebagai produsen maupun konsumen
informasi, untuk terus menuntut praktik jurnalistik yang berimbang, objektif,
dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik. RM
Link Berita:
Berita Kompas.com & Berita Sindonews