Ironi Demokrasi: Rakyat Wajib Kompeten, Wakil Rakyat Cukup Populer

Ironi Demokrasi: Rakyat Wajib Kompeten, Wakil Rakyat Cukup Populer. (Dok. BNN.go.id)

Ditulis oleh : Revani Meiliana

Sebagai mahasiswa, saya sering bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang benar-benar diuntungkan dari sistem demokrasi kita? Katanya demokrasi adalah sistem yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Katanya rakyat punya hak untuk menyuarakan pendapat, ikut serta menentukan arah kebijakan, bahkan memilih wakil yang dianggap bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Tapi, realita di lapangan justru terasa getir.

Kita sering mendengar jargon “kebebasan berpendapat,” tapi seberapa bebas sebenarnya rakyat bersuara? Tak sedikit suara yang dibungkam lewat pembatasan, tekanan, bahkan intimidasi. Demokrasi yang seharusnya membuka ruang seluas-luasnya, justru kerap menyempitkan ruang gerak masyarakat.

Lebih ironis lagi, para wakil rakyat yang duduk di kursi empuk parlemen tidak benar-benar mencerminkan rakyat yang mereka wakili. Banyak kebijakan yang lahir justru terasa jauh dari kebutuhan masyarakat, dan lebih dekat pada kepentingan partai, kelompok tertentu, atau bahkan kepentingan pribadi. Pertanyaannya, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja?

Di sisi lain, mari kita bandingkan dengan perekrutan kerja biasa. Rakyat yang ingin mencari pekerjaan dituntut dengan segudang syarat: pendidikan tinggi, pengalaman kerja bertahun-tahun, kemampuan komunikasi, hingga tes kompetensi yang tidak mudah. Rakyat dituntut “serba bisa” demi mendapatkan penghasilan layak.

Lalu bagaimana dengan perekrutan wakil rakyat? Kenapa justru lebih banyak ditentukan oleh popularitas, modal besar, atau koneksi politik ketimbang kompetensi? Bahkan kita masih melihat mantan narapidana korupsi ikut serta dalam pencalonan. Jika seperti ini, apakah bukan tanda nyata bahwa sistem politik kita masih bolong besar?

Tidak jarang pula kita melihat kursi legislatif diisi oleh figur publik dari dunia hiburan yang sama sekali tidak punya latar belakang atau kapasitas di bidang legislasi. Padahal, menyusun undang-undang dan kebijakan bukan sekadar membaca teks naskah, melainkan pekerjaan yang menuntut analisis mendalam, pemahaman kompleks, dan tanggung jawab besar. Tanpa kompetensi, hasilnya hanya akan jadi kebijakan setengah matang yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat.

Di sinilah letak ironi demokrasi kita: rakyat dituntut serba bisa, tapi wakil rakyat cukup seadanya. Ada ketidakseimbangan yang begitu jelas, dan ini menunjukkan kegagalan demokrasi dalam menempatkan kualitas di atas kepentingan politik.

Sebagai mahasiswa, saya percaya sudah saatnya kita bersuara lebih lantang. Regulasi pencalonan wakil rakyat harus diperbaiki. Minimal ada syarat pendidikan yang relevan, rekam jejak yang bersih, serta pengalaman di bidang terkait. Uji kompetensi pun semestinya diwajibkan agar kita tahu apakah calon wakil rakyat benar-benar paham isu-isu bangsa atau sekadar bermodal nama besar.

Partai politik juga tak bisa lepas tangan. Mereka punya tanggung jawab besar untuk mendorong kader yang berintegritas, bukan sekadar populer.

Kalau semua ini terus dibiarkan, demokrasi kita akan terus berjalan pincang. Demokrasi tidak boleh hanya jadi panggung elit politik, tapi harus kembali pada makna sejatinya: kedaulatan rakyat.

Dan bagi saya pribadi, sebagai mahasiswa, demokrasi tidak boleh berhenti di ruang kelas atau di kertas teori. Demokrasi adalah perjuangan nyata, dan perjuangan itu dimulai dari keberanian untuk kritis, jujur, dan konsisten memperjuangkan suara rakyat. RM